Jenis Pelayanan UPTSA

A. Perizinan

Surat Keterangan Rencana Kota Untuk Non Rumah Tinggal, Luas Tanah < 1000 m2

A. DASAR HUKUM

Perda No. 7 tahun 2003 jo. Perda No. 14 Tahun 1999 tentang Perubahan atas peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi penggantian biaya cetak peta

 

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Formulir Surat Keterangan Rencana Kota
  2. Fotocopy KTP
  3. Fotocopy SPPT
  4. Fotocopy Tanda Lunas PBB thn terakhir
  5. Foto copy Surat Bukti Kepemilikan Tanah yg telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang
  6. Bukti Pembayaran Retribusi

 

KHUSUS

Tidak ada

 

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

7 hari kerja terhitung setelah pembayaran retribusi

 

D. BIAYA

Biaya Cetak Peta

Surat Keterangan Rencana Kota Sudah Ada Perencanaan (SAP) Untuk Rumah Tinggal, Luas Tanah > 200 m2

A. DASAR HUKUM

Perda No. 7 tahun 2003 jo. Perda No. 14 Tahun 1999 tentang Perubahan atas peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi penggantian biaya cetak peta

 

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Formulir Surat Keterangan Rencana Kota
  2. Fotocopy KTP
  3. Fotocopy SPPT
  4. Fotocopy Tanda Lunas PBB thn terakhir
  5. Foto copy Surat Bukti Kepemilikan Tanah yg telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang
  6. Bukti Pembayaran Retribusi

 

KHUSUS

Tidak ada

 

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

9 hari kerja terhitung setelah pembayaran retribusi

 

D. BIAYA

Biaya Cetak Peta

Surat Keterangan Rencana Kota Untuk Non Rumah Tinggal, Luas Tanah < 1000 m2

A. DASAR HUKUM

Perda No. 7 tahun 2003 jo. Perda No. 14 Tahun 1999 tentang Perubahan atas peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi penggantian biaya cetak peta

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Formulir Surat Keterangan Rencana Kota
  2. Fotocopy KTP
  3. Fotocopy SPPT
  4. Fotocopy Tanda Lunas PBB thn terakhir
  5. Foto copy Surat Bukti Kepemilikan Tanah yg telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang
  6. Bukti Pembayaran Retribusi

KHUSUS

Tidak Ada

 

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

12 hari kerja terhitung setelah pembayaran retribusi

 

D. BIAYA

Biaya Cetak Peta

Surat Keterangan Rencana Kota Belum Ada Perencanaan (BAP) Dan Non Rumah Tinggal, Luas Tanah > 1000 m2

A. DASAR HUKUM

Perda No. 7 tahun 2003 jo. Perda No. 14 Tahun 1999 tentang Perubahan atas peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi penggantian biaya cetak peta

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Formulir Surat Keterangan Rencana Kota
  2. Fotocopy KTP
  3. Fotocopy SPPT
  4. Fotocopy Tanda Lunas PBB thn terakhir
  5. Foto copy Surat Bukti Kepemilikan Tanah yg telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang
  6. Bukti Pembayaran Retribusi

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

15 hari kerja terhitung setelah pembayaran retribusi

D. BIAYA

Biaya Cetak Peta

Site Plan, Replanning, Perubahan Peruntukan

A. DASAR HUKUM

Perda No. 7 tahun 2003 jo. Perda No. 14 Tahun 1999 tentang Perubahan atas peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi penggantian biaya cetak peta

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Formulir Surat Keterangan Rencana Kota
  2. Fotocopy KTP
  3. Fotocopy SPPT
  4. Fotocopy Tanda Lunas PBB thn terakhir
  5. Foto copy Surat Bukti Kepemilikan Tanah yg telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang
  6. Bukti Pembayaran Retribusi

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

18 hari kerja terhitung setelah pembayaran retribusi

D. BIAYA

R3 = I X R

Keterangan :

R =  Besarnya retribusi

I  =  Indeks Peruntukan daftar I (Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 14 Tahun 1999) 

IMB Rumah Tinggal < 2 Lantai, Luas Tanah < 200 m2

A. DASAR HUKUM

Perda Nomor 17 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Fotocopy KTP sebanyak 2 lembar
  2. Fotocopy SPPT dan Tanda Lunas PBB Tahun Terakhir sebanyak 2 lembar
  3. Foto copy Surat Bukti Kepemilikan Tanah yg telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang
  4. Surat Keterangan Rencana Kota yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota dan Permukiman
  5. Surat Pernyataan Permohonan IMB
  6. Gambar Rencana Bangunan (Bestek) skala 1 : 100 sebanyak 3 set
  7. Perhitungan dan Gambar Konstruksi Kayu 1:50, 1:20 sebanyak 2 set berikut pernyataan pertanggungjawaban konstruksi
  8. Perhitungan dan Gambar Konstruksi Beton 1:50, 1:20 sebanyak 2 set berikut pernyataan pertanggungjawaban konstruksi
  9. Perhitungan dan Gambar Konstruksi Baja 1:50, 1:5 sebanyak 2 set berikut pernyataan pertanggungjawaban konstruksi
  10. Data Tanah diperlukan untuk bangunan 3 lantai atau lebih (bila bangunan 2 lantai menggunakan pondasi dalam harus melampirkan data tanah)
  11. Persetujuan Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas Pembangunan untuk tempat usaha dengan kapasitas parkir besar yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan
  12. Persetujuan / Rekomendasi UKL-UPL yang dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
  13. Rekomendasi Sistem Drainase Persil yang dimaksud yang dikeluarkan oleh Dinas Bina Marga dan Pematusan
  14. Surat Izin Tempat Ibadah yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

7 Hari kerja setelah pembayaran retribusi

D. BIAYA

(Indeks fungsi x Indeks Klasifikasi x Indeks Waktu Penggunaan x Indeks Pembangunan Baru x Harga Satuan Bangunan Gedung x Luas Lantai Bangunan Gedung)  + Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

IMB Non Rumah Tinggal ( melalui proses bintek terlebih dahulu)

A. DASAR HUKUM

Perda Nomor 17 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Fotocopy KTP sebanyak 2 lembar
  2. Fotocopy SPPT dan Tanda Lunas PBB Tahun Terakhir sebanyak 2 lembar
  3. Foto copy Surat Bukti Kepemilikan Tanah yg telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang
  4. Surat Keterangan Rencana Kota yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota dan Permukiman
  5. Surat Pernyataan Permohonan IMB
  6. Gambar Rencana Bangunan (Bestek) skala 1 : 100 sebanyak 3 set
  7. Perhitungan dan Gambar Konstruksi Kayu 1:50, 1:20 sebanyak 2 set berikut pernyataan pertanggungjawaban konstruksi
  8. Perhitungan dan Gambar Konstruksi Beton 1:50, 1:20 sebanyak 2 set berikut pernyataan pertanggungjawaban konstruksi
  9. Perhitungan dan Gambar Konstruksi Baja 1:50, 1:5 sebanyak 2 set berikut pernyataan pertanggungjawaban konstruksi
  10. Data Tanah diperlukan untuk bangunan 3 lantai atau lebih (bila bangunan 2 lantai menggunakan pondasi dalam harus melampirkan data tanah)
  11. Persetujuan Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas Pembangunan untuk tempat usaha dengan kapasitas parkir besar yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan
  12. Persetujuan / Rekomendasi UKL-UPL yang dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
  13. Rekomendasi Sistem Drainase Persil yang dimaksud yang dikeluarkan oleh Dinas Bina Marga dan Pematusan
  14. Surat Izin Tempat Ibadah yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

14 hari kerja setelah pembayaran retribusi

D. BIAYA

(Indeks fungsi x Indeks Klasifikasi x Indeks Waktu Penggunaan x Indeks Pembangunan Baru x Harga Satuan Bangunan Gedung x Luas Lantai Bangunan Gedung)  + Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

IRB Rumah Tinggal Dan Non Rumah Tinggal

A. DASAR HUKUM

Perda Nomor 17 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Fotocopy KTP sebanyak 2 lembar
  2. Fotocopy SPPT dan Tanda Lunas PBB Tahun Terakhir sebanyak 2 lembar
  3. Foto copy Surat Bukti Kepemilikan Tanah yg telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang
  4. Surat Keterangan Rencana Kota yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota dan Permukiman
  5. Surat Pernyataan Permohonan IMB
  6. Gambar Rencana Bangunan (Bestek) skala 1 : 100 sebanyak 3 set
  7. Perhitungan dan Gambar Konstruksi Kayu 1:50, 1:20 sebanyak 2 set berikut pernyataan pertanggungjawaban konstruksi
  8. Perhitungan dan Gambar Konstruksi Beton 1:50, 1:20 sebanyak 2 set berikut pernyataan pertanggungjawaban konstruksi
  9. Perhitungan dan Gambar Konstruksi Baja 1:50, 1:5 sebanyak 2 set berikut pernyataan pertanggungjawaban konstruksi
  10. Data Tanah diperlukan untuk bangunan 3 lantai atau lebih (bila bangunan 2 lantai menggunakan pondasi dalam harus melampirkan data tanah)
  11. Persetujuan Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas Pembangunan untuk tempat usaha dengan kapasitas parkir besar yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan
  12. Persetujuan / Rekomendasi UKL-UPL yang dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
  13. Rekomendasi Sistem Drainase Persil yang dimaksud yang dikeluarkan oleh Dinas Bina Marga dan Pematusan
  14. Surat Izin Tempat Ibadah yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

9 hari kerja setelah pembayaran retribusi

D. BIAYA

Luas yang dirobohkan =

………. m2  X Rp. Tarif sesuai dg lebar jalan

(Lampiran I)

Ijin Mendirikan Rumah Ibadah

A. DASAR HUKUM

Perwali No. 58 th. 2007 tentangTata cara pendirian rumah ibadah dan pemanfaatan bangunan gedung untuk rumah ibadah

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Fotocopy KTP sebanyak 2 lembar
  2. Fotocopy SPPT dan Tanda Lunas PBB Tahun Terakhir sebanyak 2 lembar
  3. Foto copy Surat Bukti Kepemilikan Tanah yg telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang
  4. Surat Keterangan Rencana Kota yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota dan Permukiman
  5. Surat Pernyataan Permohonan IMB
  6. Gambar Rencana Bangunan (Bestek) skala 1 : 100 sebanyak 3 set
  7. Perhitungan dan Gambar Konstruksi Kayu 1:50, 1:20 sebanyak 2 set berikut pernyataan pertanggungjawaban konstruksi
  8. Perhitungan dan Gambar Konstruksi Beton 1:50, 1:20 sebanyak 2 set berikut pernyataan pertanggungjawaban konstruksi
  9. Perhitungan dan Gambar Konstruksi Baja 1:50, 1:5 sebanyak 2 set berikut pernyataan pertanggungjawaban konstruksi
  10. Data Tanah diperlukan untuk bangunan 3 lantai atau lebih (bila bangunan 2 lantai menggunakan pondasi dalam harus melampirkan data tanah)
  11. Persetujuan Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas Pembangunan untuk tempat usaha dengan kapasitas parkir besar yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan
  12. Persetujuan / Rekomendasi UKL-UPL yang dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
  13. Rekomendasi Sistem Drainase Persil yang dimaksud yang dikeluarkan oleh Dinas Bina Marga dan Pematusan
  14. Surat Izin Tempat Ibadah yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

90 Hari

D. BIAYA

Biaya administrasi : Rp. 2.000,-
Biaya pemetaan Bangunan : Rp. 15.000,-
Biaya pengadaan tanda uji plat IMB : 15.000,-

Ijin Gangguan (HO) (Permohonan Baru)

A. DASAR HUKUM

Perda No. 4 Tahun 2011 tentang izin gangguan
Peraturan Walikota Surabaya No. 74 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan.

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Fotocopy sertifikat atau surat bukti kepemilikan /penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha
  2. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Mendirikan Bangunan dan/atau Sertifikat Laik Fungsi
  3. Fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya
  4. Fotocopy Akta Pendirian perusahaan (apabila usaha terebut dilakukan oleh Badan Usaha)
  5. Fotocopy Rekomendasi Dokumen Lingkungan
  6. Gambar Denah dengan ukuran skala paling besar 1 : 500 dan gambar situasi (lay out) dengan ukuran 1 : 2000

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
Hari Kerja

 

D. BIAYA

Luas ≤ 100 m2  = Rp. 125.000,-
100  m2  < Luas ≤ 500 m2  = Rp. 250.000,-
Luas lantai kerja X Indeks Lokasi X Indeks Gangguan X Rp. 500 / m2

Ijin Gangguan (HO) (Daftar Ulang)

A. DASAR HUKUM

Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 4 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan.
Peraturan Walikota Surabaya No. 74 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan.

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Fotocopy sertifikat atau surat bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha sebanyak 1 lembar         
  2. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Mendirikan Bangunan dan/atau Sertifikat Laik Fungsi
  3. Fotocopy KTP atau Kartu Identitas lainnya
  4. Fotocopy Akta Pendirian perusahaan (apabila usaha tersebut dilakukan oleh Badan Usaha)
  5. Fotocopy Rekomendasi Dokumen Lingkungan
  6. Gambar Denah dengan ukuran paling besar 1 : 500 dan gambar situasi (lay out) dengan ukuran 1 : 2000

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
hari kerja

D. BIAYA

Luas lantai kerja X Indeks Lokasi X Indeks Gangguan X Rp. 500 / m2

Ijin Gangguan (HO) (Pengalihan Hak)

A. DASAR HUKUM

Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 4 tahun 2011 tentang Izin Gangguan.
Peraturan Walikota Surabaya No. 74 Tahun 2011 tentang Pelaksaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Izin Gangguan.

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Fotocopy sertifikat atau surat bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha
  2. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Mendirikan Bangunan dan/atau Sertifikat Laik Fungsi
  3. Fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya
  4. Fotocopy Akta Pendirian perusahaan (apabila usaha tersebut dilakukan oleh Badan Usaha)
  5. Fotocopy Rekomendasi Dokumen Lingkungan
  6. Gambar Denah dengan ukuran skala paling besar 1 : 500 dan gambar situasi (lay out) dengan ukuran 1 : 2000

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

5 hari kerja

 

D. BIAYA

Luas lantai kerja X Indeks Lokasi X Indeks Gangguan X Rp. 500 / m2

Ijin Atas Pemakaian Tanah Sempadan Baru/Baliknama/Pelimpahan/Per-panjangan

A. DASAR HUKUM

     Perda Nomor 10 Tahun 2000 tentang ketentuan pnggunaan jalan

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Surat Permohonan diketahui Lurah dan Camat          
  2. Surat Pernyataan         
  3. Fotocopy KTP  
  4. Fotocopy KSK  
  5. Asli dan Fotocopy Surat Ijin Penggunaan Sementara Ruang milik jalan (rumija) yang terakhir        
  6. Pas foto 3 x 4 sebanyak 5 lembar       
  7. Bukti hak atas tanah yang berbatasan langsung dengan lokasi yang dimohon (dilegalisir)    
  8. Fotocopy Retribusi Terakhir     
  9. Blanko Permohonan, pernyataan dan ijin yang sudah ditandatangani
  10. Bukti dasar pengalihan 
  11. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang berbatasan langsung dengan lokasi yang dimohon (khusus brandgang / brandgang saluran)

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

15 hari kerja

D. BIAYA

  • Pekerjaan yang membutuhkan penggalian jalan : Rp. 4.000,- / m2
  • Pemegaran sementara : Rp. 3.000,- / m2
  • Inrit Tempat usaha : Rp. 5.000,- / m2
  • Inrit Rumah Tinggal : Rp. 2.000,- / m2
  • Bangunan tempat usaha : Rp. 1.500,- / m2
  • Bangunan rumah tinggal : Rp. 600,- / m2
  • Halaman non komersial : Rp. 300,- / m2
  • Halaman komersial : Rp. 500,- / m2
  • Reklame Tetap : Rp. 10.000,- / m2
  • Reklame Insidentil  : Rp. 3.000,- / m2
Peresmian Ijin Sewa Tanah

A. DASAR HUKUM

Perda No. 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah.
Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Keputusan Walikota Surabaya Kepala Daerah Tk. II Surabaya No. 1 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah.

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Pas foto 3x4 terbaru (4 lembar)           
  2. Asli dan Foto copy KTP/KSK atau kartu identitas kependudukan lainnya yang masih berlaku sebanyak 2 lembar  
  3. PBB/SPPT + STTS tahun terakhir (asli dan foto copy)          
  4. Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan dg diketahui oleh RT, RW, Lurah dan Camat      
  5. Hasil Penelitian/SKRK (asli dan foto copy)

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

15 hari kerja terhitung sesudah pembayaran / pelunasan retribusi IPT seperti yang tercantum dalam Perda No. 13 Th. 2010 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah

D. BIAYA

Biaya peresmian (20%  X  Luas Tanah  X  NJOP)

Pemutihan Ijin Sewa Tanah

A. DASAR HUKUM

Perda No. 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah
Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Keputusan Walikota Surabaya Kepala Daerah Tk. II Surabaya No. 1 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah.

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Pas foto 3x4 terbaru (4 lembar)           
  2. Asli dan Foto copy KTP/KSK atau kartu identitas kependudukan lainnya yang masih berlaku sebanyak 2 lembar  
  3. PBB/SPPT + STTS tahun terakhir (asli dan foto copy)          
  4. Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan dg diketahui oleh RT, RW, Lurah dan Camat      
  5. Hasil Penelitian/SKRK (asli dan foto copy)

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

15 hari kerja terhitung sesudah pembayaran / pelunasan retribusi IPT seperti yang tercantum dalam Perda No. 13 Th. 2010 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah

D. BIAYA

Biaya Pemutihan (4 %  X  Luas Tanah  X  NJOP)

Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah

A. DASAR HUKUM

Perda No.1 tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah.
Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Keputusan Walikota Surabaya Kepala Daerah Tk. II Surabaya No. 1 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah.

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Asli Ijin Pemakaian Tanah        
  2. Asli dan Foto copy tanda bukti pembayaran retribusi izin pemakaian tanah tahun terakhir   
  3. Foto copy KTP yang masih berlaku (satu lembar)      
  4. Pas foto terbaru ukuran 3x4 (2 lembar) khusus ijin pemakaian tanah 2 tahun dan 5 tahun   
  5. Asli dan foto copy PBB/SPPT tahun terakhir dan STTS tahun terakhir         
  6. Asli dan foto copy hasil penelitian/SKRK         
  7. Asli dan fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB), khusus ijin pemakaian tanah 20 tahun

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

15 hari kerja terhitung sesudah pembayaran / pelunasan retribusi IPT seperti yang tercantum dalam Perda No. 13 Th. 2010 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah

D. BIAYA

Biaya perpanjangan seperti yang tercantum dalam Perda No. 13 Tahun 2010 (Luas tanah X NJOP bumi X kelas jalan)

Pengalihan Hak/Balik Nama Ijin Pemakaian Tanah

A. DASAR HUKUM

  1. Perda No. 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah.
  2. Peraturan Daerah No. 13 tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
  3. Keputusan Walikota Surabaya Kepala Daerah Tk. 1 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah.

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Asli Ijin Pemakaian Tanaha
  2. Asli dan Fotocopy tanda pembayaran retribusi pemakaian tanah/bangunan tahun terakhir
  3. 1 (satu) lembar fotocopy KTP (yang masih berlaku)
  4. 2 (dua) lembar pas photo 3x4 (terbaru) khusus ijin pemakaian tanah 2 tahun dan 5 tahun
  5. Asli dan fotocopy PBB/SPPT tahun terakhir
  6. Asli dan fotocopy hasil penelitian/SKRK
  7. Asli dan fotocopy IMB
  8. Akte notaris (asli) + Fotocopy legalisir
  9. Rekomendasi Pengalihan Hak
  10. Penetapan waris pengadilan Negeri/Agama/Lurah/Camat (asli) dan fotocopy yang telah dilegalisir

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

15 hari kerja terhitung sesudah pembayaran / pelunasan retribusi IPT seperti yang tercantum dalam Perda No. 13 Th. 2010 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah

D. BIAYA

Tidak dipungut biaya/tidak dikenakan biaya wajib Balik Nama.

ijin Perusahaan Pengambilan Air Bawah Tanah

A. DASAR HUKUM

Perda no 16 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
Peraturan Walikota Surabaya No.56 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Pengelolaan Air Bawah Tanah.

 

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Fotocopy KTP Pemohon dan Akta Notaris Pendirian Badan Usaha
  2. Fotocopy Ijin Eksplorasi Air Bawah Tanah yang akan berakhir masa berlakunya dengan memperlihatkan aslinya
  3. Alasan Permohonan Perpanjangan Ijin
  4. Maksud dan Tujuan kegiatan lanjutan 
  5. Rencana Kerja Lanjutan

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

     -

D. BIAYA

Tidak ada retribusi

Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah

A. DASAR HUKUM

Perda no 16 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
Peraturan Walikota Surabaya No.56 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Pengelolaan Air Bawah Tanah.

 

B. PERSYARATAN

UMUM

Fotocopy SIPA yang terakhir   
Informasi mengenai pengambilan air bawah tanah     
Hasil analisa laboratorium dari sampel air bawah tanah          
Fotocopy KTP  
Fotocopy Ijin HO

  

KHUSUS

Tidak Ada

 

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

 

D. BIAYA

Tidak ada retribusi

Ijin Perpanjangan Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah

A. DASAR HUKUM

  1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah di Kota Surabaya
  2. Peraturan Walikota Surabaya No. 56 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Pengelolaan Air Bawah Tanah

 

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Fotocopy  KTP dan Akta Notaris Pendirian Badan Usaha
  2. Fotocopy Izin perusahaan pengeboran air bawah tanah (SIPPAT) yang berakhir dengan memperlihatkan aslinya
  3. Sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi badan usaha yang telah mendapat penilaian ulang dari asosiasi dan telah diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK)

 

KHUSUS

Tidak Ada

 

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

 

D. BIAYA

Tidak Ada

Ijin Pengeboran Air Bawah Tanah

A. DASAR HUKUM

  1. Perda no 16 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
  2. Peraturan Walikota Surabaya No. 56 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Pengelolaan Air Bawah Tanah.

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Fotocopy KTP dan akta notaris pendirian badan usaha
  2. Peta situiasi berskala 1 : 10.000 atau lebih besar dan peta topografi 1 : 50.000 yang memperhatikan titik lokasi rencana pengeboran.
  3. Fotocopy SIPPAT, STIB, dan SJIB.
  4. Dokumen UKL – UPL untuk pengambilan ABT < 50 I/detik, sedangkan untuk pengambilan ABT > 50 I/detik harus dilengkapi dokumen AMDAL
  5. Tanda bukti kepemilikan 1 buah sumur pantau yang dilengkapi alat perekam otomatis muka air, bagi pemohon sumur kelima atau kelipatannya atau jumlah pengambilan ABT . 50 I/detik dari 1 atau beberapa sumur kawasan kurang dari 10 Ha

 

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

     5 hari kerja

D. BIAYA

     Tidak Ada

Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah (Untuk Sumur Bor)

A. DASAR HUKUM

  1. Perda no 16 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
  2. Peraturan Walikota Surabaya No. 56 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Pengelolaan Air Bawah Tanah.

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Fotocopy  KTP dan AktA Notaris Pendirian Badan Usaha
  2. Surat Izin Pengeboran (SIP)
  3. Gambar Penampang Lotologi/batuan dan hasil rekaman logging sumur
  4. Gambar bagan penumpang penyelesaian kontruksi sumur bor/pasak
  5. Berita acara pengawasan pemasangan penyelesaian kontruksi sumur bor/pasak
  6. Berita acara uji pemompaan
  7. Hasil analisa fisika dan kimia ABT dari hasil pengeboran sampai dengan akuifer tertentu

KHUSUS

Tidak Ada            

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
hari kerja

D. BIAYA

     Tidak ada

Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah (Untuk Sumur Gali)

A. DASAR HUKUM

  1. Perda no 16 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
  2. Peraturan Walikota Surabaya No. 56 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Pengelolaan Air Bawah Tanah.

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Fotocopy KTP dan akta notaris pendirian badan usaha
  2. Peta situasi skala 1 : 10.000 atau lebih besar yang memperhatikan titik lokasi pengambilan ABT.
  3. Informasi mengenai pengambilan ABT.
  4. Dokumen UKL – UPL
  5. Gambar bagan kontruksi sumur.
  6. Hasil analisa laboratorium dari sampel ABT
  7. Fotocopy Izin Gangguan (HO)

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
hari kerja

D. BIAYA

Tidak ada

Ijin Perpanjangan Pengambilan Air Bawah Tanah untuk Sumur Gali

A. DASAR HUKUM

  1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah Kota Surabaya
  2. Peraturan Walikota Surabaya No. 56 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Pengelolaan Air Bawah Tanah

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Fotocopy KTP dan Akta Notaris Pendirian Badan Usaha
  2. Fotocopy Izin Pengambilan Air Bawah Tanah untuk sumur bor/pasak yang akan berakhir Masa Berlakunya Dengan Memperlihatkan Aslinya
  3. Fotocopy surat keterangan jumlah pengambilan air bawah tanah selama 1 (satu) bulan sejak surat izin pengambilan air bawah tanah
  4. Hasil analisa laboratorium dari sampel air bawah tanah yang terakhir untuk sumur yang izinnya akan diperpanjang

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

D. BIAYA

Tidak Ada

Ijin Explorasi Air Bawah Tanah

A. DASAR HUKUM

  1. Perda no 16 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
  2. Peraturan Walikota Surabaya No.56 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Pengelolaan Air Bawah Tanah.

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Fotocopy KTP dan Akta Notaris Pendirian Badan Usaha.
  2. Proposal Kegiatan yang Berisi Maksud dan Tujuan Kegiatan Serta Rencana Kerja dan Peralatan.
  3. Peta Topografi skala 1 : 50.000 yang Mencantumkan Liokasi Rencana Oksplorasi.
  4. Daftar Tenaga Ahli Dalam Bidang ABT.
  5. Fotocopy Surat Izin Perusahaan Pengeboran ABT (SIPPAT), Surat Tanda Instalasi Bor (STIB), Surat Izin Juru Bor (SIJB).           

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

10 hari kerja

D. BIAYA

Tidak ada

Ijin Perpanjangan Eksplorasi Air Bawah Tanah

A. DASAR HUKUM

  1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2003 tentang pengelolaan Air Bawah Tanah di Kota Surabaya.
  2. Peraturan Walikota Surabaya No.56 Tahun 2007 tentanf Tata Cara Pelayanan Perizinan Pengelolaan Air Bawah Tanah.

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Fotocopy KTP dan Akta Notaris Pendirian Badan Usaha
  2. Fotocopy Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah yang akan berakhir masa berlakunya dengan memperlihatkan aslinya.
  3. Alasan permohonan perpanjangan ijin
  4. Maksud dan tujuan kegiatan lanjutan
  5. Rencana kerja lanjutan

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

D. BIAYA

Tidak Ada

Ijin Pembuangan Air Limbah

A. DASAR HUKUM

Perda nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Daftar isian data perusahaan   
  2. Fotocopy perizinan yang dimiliki          
  3. Denah perusahaan ;     
  4. Neraca penggunaan air
  5. Neraca penggunaan bahan baku dan bahan penolong           
  6. Hasil Analisa laboratorium dari sampel air limbah       
  7. Gambar / denah IPAL dilengkapi dengan diagram aliran limbah dan proses kinerja IPAL, efisiensi tahapan proses)  
  8. Masing-masing 7 (tujuh) rangkap        

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

10 hari kerja

D. BIAYA

Tidak ada retribusi

Ijin Penyelenggaraan Pameran Skala Lokal

A. DASAR HUKUM

  1. Perda nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan usaha di bidang perdagangan dan perindustrian.
  2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelayanan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Fotocopy KTP Pemohon
  2. Surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha perusahaan
  3. Fotocopy Akte pendiri Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha
  4. Surat Penunjukan Kepala Cabang (bagi Perusahaan Cabang)
  5. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Kantor Pusat Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat Penerbit Surat Izin Usaha Perdagangan (bagi Perusahaan Cabang)
  6. Fotocopy dokumen pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan (bagi Perusahaan Cabang)
  7. Pas foto terbaru penanggungjawab/direktur perusahaan ukuran 3x4 cm (tiga kali empat sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.
  8. Persetujuan dari atasan bagi Pegawai Negeri.

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
hari kerja

D. BIAYA

Tidak Ada

Ijin Penyelenggaraan Pameran Skala Regional

A. DASAR HUKUM

  1. Perda nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan usaha di bidang perdagangan dan perindustrian.
  2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pelayanan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Fotocopy KTP Pemohon
  2. Surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha perusahaan
  3. Fotocopy Akte pendiri Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha
  4. Surat Penunjukan Kepala Cabang (bagi Perusahaan Cabang)
  5. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Kantor Pusat Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat Penerbit Surat Izin Usaha Perdagangan (bagi Perusahaan Cabang)
  6. Fotocopy dokumen pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan (bagi Perusahaan Cabang)
  7. Pas foto terbaru penanggungjawab/direktur perusahaan ukuran 3x4 cm (tiga kali empat sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.
  8. Persetujuan dari atasan bagi Pegawai Negeri.

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
hari kerja

D. BIAYA

Tidak Ada

Ijin Penyelenggaraan Pameran Skala Nasional & Internasional

A. DASAR HUKUM

  1. Perda nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan usaha di bidang perdagangan dan perindustrian
  2. Peraturan Wlikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelayanan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Fotocopy KTP Pemohon
  2. Surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha perusahaan
  3. Fotocopy Akte pendiri Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha
  4. Surat Penunjukan Kepala Cabang (bagi Perusahaan Cabang)
  5. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Kantor Pusat Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat Penerbit Surat Izin Usaha Perdagangan (bagi Perusahaan Cabang)
  6. Fotocopy dokumen pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan (bagi Perusahaan Cabang)
  7. Pas foto terbaru penanggungjawab/direktur perusahaan ukuran 3x4 cm (tiga kali empat sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar.
  8. Persetujuan dari atasan bagi Pegawai Negeri.

KHUSUS

Tidak Ada  

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

6 hari kerja

D. BIAYA

Tidak Ada

Ijin Penyelenggaraan Tempat Parkir

A. DASAR HUKUM

  1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
  2. Perda Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kota Surabaya
  3. Perda Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Daerah
  4. Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
  5. Perda Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengurusan Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir
  6. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2006 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Surat Permohonan
  2. Blanko Isian Data
  3. Pas Foto 3x4 sebanyak 2 lembar 
  4. Fotocopy KTP pemohon (bila KTP sementara sertakan fotocopy KSK)
  5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)    
  6. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha/gangguan     
  7. Fotocopy Surat Izin Gangguan (HO)
  8. Fotocopy surat ijin lama (bila diperpanjang)
  9. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (Parkir) / SSPD Parkir
  10. Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan gambarnya (untuk parkir di dalam gedung) / bukti kepemilikan lahan
  11. Fotocopy denah / lay out lokasi parkir
  12. Surat kuasa asli (bila pengelolaannya dikuasai pada orang lain) bermaterai cukup
  13. Fotocopy akte pendirian perusahaan (bagi yang berbentuk badan usaha)
  14. Surat Jaminan asuransi dari perusahaan asuransi/surat pernyataan penggantian kehilangan (bermaterai cukup)

KHUSUS

Andal (Analisis Dampak) Lalu Lintas bila Luas lokasi parkir >500 m2

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

     14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai surat permohonan di terima Dinas Perhubungan Kota Surabaya (berkas persyaratan lengkap)

D. BIAYA

     Tidak ada

Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

A. DASAR HUKUM

  1. Perda nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan usaha di bidang perdagangan dan perindustrian
  2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelayanan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Fotocopy KTP Pemohon
  2. Surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha perusahaan
  3. Fotocopy Akte pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha
  4. Surat penunjukan Kepala Cabang (bagi Perusahaan Cabang)
  5. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Kantor Pusat Perusahaan yang telah dilegalisasi oleh Pejabat Penerbit Surat Izin Usaha Perdagangan (bagi Perusahaan Cabang)
  6. Fotocopy dokumen pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan  (bagi Perusahaan Cabang)
  7. Pas foto terbaru penanggungjawab/direktur perusahaan ukuran 3x4 cm (tiga kali empat semtimeter) sebanyak 2 (dua) lembar
  8. Persetujuan dari atasan bagi Pegawai Negeri

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
hari kerja

D. BIAYA

Tidak ada retribusi

Ijin Usaha Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

A. DASAR HUKUM

  1. Perda nomor 7 Tahun 2007 tentang Izin usaha jasa konstruksi
  2. Perwali nomor 31 Tahun 2008 tentang Tata cara pemberian izin usaha jasa konstruksi

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Formulir Surat Permohonan Izin   
  2. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan yang terdaftar di Dept. Kehakiman / Pengadilan           
  3. Foto copy KTP Direktur    
  4. Foto copy SBU dengan menunjukkan SBU Asli yang diterbitkan LPJK 
  5. Foto copy NPWP Perusahaan     
  6. Daftar Nama Personil/Tenaga Inti Perusahaan    
  7. Foto copy Ijazah Tenaga Teknik dan pengalaman teknik dari tenaga teknik serta sertifikat ketrampilan/keahlian sesuai bidangnya  
  8. Denah dan foto Kantor Perusahaan         
  9. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (Kop Kelurahan)
  10. Daftar Kepemilikan peralatan sesuai dengan sub bidang dimaksud        
  11. Surat penyataan kebenaran dokumen (Materai 6.000)   
  12. Foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lbr

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

7 hari kerja

D. BIAYA

Tidak ada retribusi

Ijin Usaha Jasa Konsultasi Perencanaan & Pengawasan Pekerjaan Konsultasi

A. DASAR HUKUM

  1. Perda nomor 7 Tahun 2007 tentang Izin usaha jasa konstruksi
  2. Perwali nomor 31 Tahun 2008 tentang Tata cara pemberian izin usaha jasa konstruksi

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Formulir Surat Permohonan Izin   
  2. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan yang terdaftar di Dept. Kehakiman / Pengadilan           
  3. Foto copy KTP Direktur    
  4. Foto copy SBU dengan menunjukkan SBU Asli yang diterbitkan LPJK 
  5. Foto copy NPWP Perusahaan     
  6. Daftar Nama Personil/Tenaga Inti Perusahaan    
  7. Foto copy Ijazah Tenaga Teknik dan pengalaman teknik dari tenaga teknik serta sertifikat ketrampilan/keahlian sesuai bidangnya  
  8. Denah dan foto Kantor Perusahaan         
  9. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (Kop Kelurahan)
  10. Daftar Kepemilikan peralatan sesuai dengan sub bidang dimaksud        
  11. Surat penyataan kebenaran dokumen (Materai 6.000)   
  12. Foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lbr           

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

7 hari kerja

D. BIAYA

Tidak ada retribusi

Ijin Instalasi Listrik

A. DASAR HUKUM

Per 04/Men/1988 tentang tentangBerlakunya Standard Nasional Indonesia (SNI) No: SNI-225-1987 Mengenai Peraturan Umum Instalasi Listrik Indonesia 1987 (PUIL1987) di Tempat Kerja

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Gambar instalasi yang sudah mendapat pengesahan dari Direktur Keselamatan Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. (skala 1:12) 
  2. Surat Keterangan terdaftar dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Sebagai PJK3. bidang listrik. (apabila pemasangan dilakukan oleh Instalatir)    
  3. Hasil pengukuran tahanan pertanahan     

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

15 hari kerja

D. BIAYA

Tidak ada retribusi

Ijin Instalasi Penyalur Petir

A. DASAR HUKUM

Per 04/Men/1988 tentang tentang Berlakunya Standard Nasional Indonesia (SNI) No: SNI-225-1987 Mengenai Peraturan Umum Instalasi Listrik Indonesia 1987 (PUIL1987) di Tempat Kerja

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Gambar instalasi yang sudah mendapat pengesahan dari Direktur Keselamatan Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. (skala 1:12) 
  2. Surat Keterangan terdaftar dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Sebagai PJK3. bidang listrik. (apabila pemasangan dilakukan oleh Instalatir)    
  3. Hasil pengukuran tahanan pertanahan     

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

15 hari kerja

D. BIAYA

Tidak ada retribusi

Ijin Pengangkutan Jenazah/ Kerangka

A. DASAR HUKUM

Perda nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi pelayanan, pemahaman pengabuan jenazah dan perizinan dibidang pemahaman

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Fotocopy KTP Almarhum/Almarhumah dan Penanggung Jawab           
  2. Fotocopy KSK atau identitas lainnya Almarhum/Almarhumah dan Penanggung Jawab
  3. Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya 
  4. Surat Permohonan dari Ahli Waris / Penanggung Jawab
  5. Surat Kuasa jika bukan Ahli Waris dari Almarhu/Almarhumah    
  6. Surat Kebenaran Data dari Kepala Makam yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya (untuk pembongkaran / pemindahan kerangka)   

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

2 hari kerja

D. BIAYA

LUAR KOTA : Rp 10.000,00

DALAM KOTA : -

 

Ijin Perabuan Jenazah/Kerangka

A. DASAR HUKUM

Perda nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi pelayanan, pemahaman pengabuan jenazah dan perizinan dibidang pemahaman

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Fotocopy KTP Almarhum/Almarhumah dan Penanggung Jawab           
  2. Fotocopy KSK atau identitas lainnya Almarhum/Almarhumah dan Penanggung Jawab
  3. Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya 
  4. Surat Permohonan dari Ahli Waris / Penanggung Jawab
  5. Surat Kuasa jika bukan Ahli Waris dari Almarhu/Almarhumah    
  6. Surat Kebenaran Data dari Kepala Makam yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya (untuk pembongkaran / pemindahan kerangka)   

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

2 hari kerja

D. BIAYA

DALAM KOTA : Tidak ada retribusi

LUAR KOTA : Rp. 10.000,-

Ijin Pemindahan Jenazah/Kerangka

A. DASAR HUKUM

Perda nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi pelayanan, pemahaman pengabuan jenazah dan perizinan dibidang pemahaman

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Fotocopy KTP Almarhum/Almarhumah dan Penanggung Jawab
  2. Fotocopy KSK atau identitas lainnya Almarhum/Almarhumah dan Penanggung Jawab
  3. Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya
  4. Surat Permohonan dari Ahli Waris / Penanggung Jawab
  5. Surat Kuasa jika bukan Ahli Waris dari Almarhu/Almarhumah
  6. Surat Kebenaran Data dari Kepala Makam yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya (untuk pembongkaran / pemindahan kerangka)

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

2 hari kerja

D. BIAYA

DALAM KOTA : Tidak ada retribusi

LUAR KOTA : Rp. 10.000,-

Tanda Daftar Industri (TDI)

A. DASAR HUKUM

  1. Perda nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan usaha di bidang perdagangan dan perindustrian
  2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelayanan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Fotocopy KTP Penanggyng jawab/direktur
  2. Fotocopy NPWP
  3. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan Badan Hukum/Badan Usaha
  4. Fotocopy surat bukti kepemilikan / penguasaan tanah dan/atau Bangunan yang sah sebagai lokasi usaha
  5. Fotocopy Izin Mendrikan Bangunan, kecuali lagi kegiatan industri yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan Sumber Daya Alam secara berlebihan termasuk Industri Rumah Tangga
  6. Surat Persetujuan Tetangga yang diketahui RT, RW, dan Lurah setempat, bagi kegiatan usaha industri yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan Sumber Daya Alam secara berlebihan
  7. Fotocopy Izin Gangguan (HO), bagi kegiatan usaha industri yang proses produksinya merusak atau membahayakan lingkungan
  8. Pas foto terbaru berwarna penanggung jawab/direktur perusahaan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua)

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

5 hari kerja

D. BIAYA

Tidak ada retribusi

Tanda Daftar Gudang (TDG) (> 100 m2)

A. DASAR HUKUM

  1. Perda nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan usaha di bidang perdagangan dan perindustrian
  2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelayanan di Bidang Perdagangan dan Perindustrian

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Fotocopy KTP pemohon
  2. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan
  3. Fotocopy surat bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi gudang
  4. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan dan/atau Izin Usaha Lain dari instansi Teknis
  5. Pas photo terbaru penanggung jawab/ direktur perusahaan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

5 hari kerja

D. BIAYA

Tidak ada retribusi

Ijin Pembuangan Limbah Cair

A. DASAR HUKUM

UU NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

(Pasal 20 ayat 3: setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:

-memenuhi baku mutu lingkungan hidup

-mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

PP 82 TAHUN 201 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
PERDA PROPINSI JAWA TIMUR NO.2 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI PROPINSI JAWA TIMUR
PERDA KOTA SURABAYA NO.2 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI KOTA SURABAYA

(Pasal 18 ayat 1 : setiap usaha dan atau kegiatan yang melakukan pembuangan air limbah ke air dan sumber-sumber air yang berada di daerah harus mendapatkan isin dari kepala daerah)

PERWALI NO. 22 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PERDA KOTA SURABAYA NO. 2 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR.

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Daftar isian data perusahaan
  2. Fotocopy ijin usaha, HO, IMB, ABT/AP, dan AMDAL/UKL-UPL
  3. Denah perusahaan
  4. Neraca penggunaan air
  5. Neraca penggunaan bahan baku dan bahan penolong (khusus industri)
  6. Hasil analisa laboratorium dari sempel air limbah (3 bulan terakhir)
  7. Gambar/denah IPAL yang dilengkapi dengan diagram aliran air limbah dan proses kinerja IPAL

KHUSUS

Ada instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) dan berfungsi
Memangsa alat ukur debit dan mencatat debit harian IPAL

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

D. BIAYA

Tidak Ada Retribusi

Ijin Usaha Showbiz (Pertujukan hiburan Umum)

A. DASAR HUKUM

  1. Perda No.5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya
  2. Perda No.2 tahun 2008 tentang kepariwisataan
  3. Perwali Surabaya No.46 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Perda kota Surabaya No.2 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan
  4. Perwali Surabaya No.46 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perwali Surabaya No.46 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya No.2 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan
  5. Perwali Surabaya No.59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Perda kota Surabaya No.5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya
  6. Perwali Surabaya No.19 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perwali Surabaya No.59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Perda kota Surabaya No.5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Mengisi formulir permohonan Ijin Usaha Showbiz
  2. Fotocopy KTP penanggung jawab
  3. Fotocopy NPWP
  4. Fotocopy Ijin Impresariat dan/atau ijin usaha kelab malam, ijin usaha pub/rumah musik, ijin usaha diskotik sesuai kebutuhan
  5. Fotocopy Perjanjian sewa/ijin tempat dari pengelola
  6. Fotocopy perjanjian kerja antara penyelenggara dengan artis, apabila menampilkan artis skala nasional atau internasional
  7. Proposal kegiatan, berisi uraian/rangkaian acara yang meliputi waktu, tempat (indoor/outdoor) dan pengisi acara apabila penyelenggaranya impresariat
  8. Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan Kartu Ijin Tinggal Sementara, apabila mendatangkan artis dari luar negeri
  9. Surat Pernyataan bersedia untuk melakukan perpanjangan Ijin memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan Kartu Ijin Tinggal Sementara

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA AKTU PENYELESAIAN

10 (Sepuluh) hari kerja

D. BIAYA

Tidak Ada Retribusi

Ijin Usaha Bersyarat

A. DASAR HUKUM

  1. Perda No.5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya
  2. Perda No.2 tahun 2008 tentang kepariwisataan
  3. Perwali Surabaya No.46 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Perda kota Surabaya No.2 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan
  4. Perwali Surabaya No.46 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perwali Surabaya No.46 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya No.2 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan
  5. Perwali Surabaya No.59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Perda kota Surabaya No.5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya
  6. Perwali Surabaya No.19 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perwali Surabaya No.59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Perda kota Surabaya No.5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Mengisi formulir permohonan Ijin Usaha bersyarat
  2. Fotocopy KTP penanggung jawab
  3. Fotocopy Ijin Usaha Pariwisata
  4. Proposal kegiatan, yang memuat paling sedikit urauan/rangkaian acara yang meliputi maksud, tujuan, aktu, tempat, pengisi acara, dan penanggung jawab apabila penyelenggaranya impresariat
  5. Fotocopy perjanjian sewa tempat usaha
  6. Fotocopy perjanjian kerja antara penyelenggara dengan artis, apabila menampilakan artis skala nasional atau internasional

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA AKTU PENYELESAIAN

10 (Sepuluh) hari kerja

D. BIAYA

Tidak Ada Retribusi

 

Pelayanan Pendaftaran Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya

A. DASAR HUKUM

  1. Perda No.5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya
  2. Perda No.2 tahun 2008 tentang kepariwisataan
  3. Perwali Surabaya No.46 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Perda kota Surabaya No.2 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan
  4. Perwali Surabaya No.46 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perwali Surabaya No.46 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya No.2 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan
  5. Perwali Surabaya No.59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Perda kota Surabaya No.5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya
  6. Perwali Surabaya No.19 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perwali Surabaya No.59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Perda kota Surabaya No.5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Mengisi formulir permohonan Pendaftaran bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya
  2. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku dengan menunjukan Aslinya
  3. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar
  4. Bukti kepemilikan bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya
  5. Data-data bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya berupa foto, alamat, jenis, jumlah, bentuk, ukuran, luas, dan batas bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA AKTU PENYELESAIAN

14 (Empat belas) hari kerja sejak persyaratan telah dipenuhi

D. BIAYA

Tidak Ada Retribusi

Pelayanan Ijin Pemanfaatan Bangunan dan/atau Cagar Budaya

A. DASAR HUKUM

  1. Perda No.5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya
  2. Perda No.2 tahun 2008 tentang kepariwisataan
  3. Perwali Surabaya No.46 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Perda kota Surabaya No.2 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan
  4. Perwali Surabaya No.46 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perwali Surabaya No.46 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya No.2 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan
  5. Perwali Surabaya No.59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Perda kota Surabaya No.5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya
  6. Perwali Surabaya No.19 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perwali Surabaya No.59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Perda kota Surabaya No.5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Mengisi formulir permohonan Pendaftaran bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya
  2. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya
  3. Fotocopy KK yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya
  4. Surat keterangan lurah dengan mengetahui Camat tempat lokasi bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya, apabila pemilik/pengelola bukan penduduk Surabaya
  5. Fotocopy Dokumen keimigrasian dan data kepemilikan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya bagi orang asing
  6. Pas foto pemohon terbaru ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar
  7. Foto bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya sesuai ketentuan yang berlaku

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA AKTU PENYELESAIAN

14 (Empat Belas) hari kerja sejak berkas permohonan ijin pemanfaatan diterima secara lengkap dan benar

D. BIAYA

Tidak Ada Retribusi

Pelayanan Ijin Pemugaran Bangunan dan/atau Cagar Budaya

A. DASAR HUKUM

  1. Perda No.5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya
  2. Perda No.2 tahun 2008 tentang kepariwisataan
  3. Perwali Surabaya No.46 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Perda kota Surabaya No.2 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan
  4. Perwali Surabaya No.46 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perwali Surabaya No.46 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya No.2 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan
  5. Perwali Surabaya No.59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Perda kota Surabaya No.5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya
  6. Perwali Surabaya No.19 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perwali Surabaya No.59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Perda kota Surabaya No.5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Mengisi formulir permohonan Ijin Pemugaran Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya
  2. Foto bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya disertai dengan rencana gambar teknis (tampak depan, potongan, dan perspektif) bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya yang akan dipugar
  3. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya
  4. Fotocopy KK yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya
  5. Surat Keterangan Lurah dengan mengetahui Camat tempat lokasi bangunan dan/atau lungkungan cagar budaya, apabila pemilik/pengelola bukan penduduk Surabaya
  6. Bukti kepemilikan bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya
  7. Fotocopy Dokumen Keimigrasian bagi orang asng
  8. Pas foto pemohon terburu ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentemeter) sebanyak 2 (dua) lembar

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA AKTU PENYELESAIAN

14 (Empat Belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar dan telah dibahas dengan Tim Cagar Budaya

D. BIAYA

Tidak Ada Retribusi

Ijin Penyelenggaraan Reklame

A. DASAR HUKUM

  1. Perda Kota Surabaya No.8 2006 tentang penyelenggaraan reklame dan pajak reklame
  2. Perda Kota Surabaya No.10 tahun 2009 tentang perubahan atas peratauran daerah kota Surabaya No.8 tahun 2006 tentang penyelenggaraan reklame dan pajak reklame
  3. Perwali Surabaya No.85 tahun 2006 tentang tata cara penyelenggaraan reklame
  4. Perali Surabaya No.1 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan walikota Surabaya No.85 tahun 2006 tentang tata cara penyelenggaraan reklame

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Mengisi formulir permohonan dan SPTPD
  2. Fotocopy KTP dengan menunjukan aslinya
  3. Fotocopy NPWP dengan menunjukkan aslinya
  4. Surat kuasa bermaterai cukup dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain
  5. Sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame
  6. Desain dan tipologi reklame
  7. Foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R dengan ketentuan:
  8. Dibuat paling lama 7 hari sebelum tanggal permohonan
  9. Pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon
  10. Dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda
  11. Gambar rencana dan perhitungan konstruksi yang ditanda tangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi, kecuali untuk reklame menempel atau reklame sampai dengan 8 m² yang terdiri atas:
  12. Gambar denah skala 1:100
  13. Gambar tampak depan, samping, dan atas skala 1:50
  14. Gambar potongan skala 1:10 atau 1:20
  15. Gambar detail rangka bidang reklame skala 1:10 atau 1:20
  16. Gambar detail pondasi atau pile skala 1:10 atau 1:20
  17. Fotocopy semua ijin/periode sebelumnya dengan menunjukkan aslinya (untuk perpanjangan ijin) yang terdiri atas:
  18. SIPR
  19. IMB (khusus untuk reklame yang harus memiliki IMB)
  20. Surat Persetujuan dari pemilik persil dan dilampirkan bukti kepemilikam/penguasaan atas tanah
  21. Bagi reklame di atas bangunan harus melampirkan IMB dan gambar IMB bangunan tempat reklame diselenggarakan

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

30 HARI

D. BIAYA

Ijin Mendirikan Bangunan Menara diatas Bangunan (roof top)

A. DASAR HUKUM

Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara

B. PERSYARATAN

  1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku 2 lembar
  2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan sebanyak 2 lembar
  3. Surat Kuasa pengurusan IMB menara, apabila pemohon tidak dapat mengurus sendiri permohonan IMB Menara
  4. Foto copy akta pendirian badan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat berwenang apabila yang mengajukan permohonan adalah badan
  5. Foto copy tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah antara lain dapat berupa sertifikat hak atas tanah, akta jual beli, girik, petok dan/atau bukti kepemilikan lainnya atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
  6. Foto copy IMB dan gambar bangunan gedung yang  akan ditempati menara dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
  7. Foto copy perjanjian pemanfaatan bangunan gedung yang akan ditempati menara dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
  8. Surat persetujuan warga sekitar dalam radius sesuai ketinggian menara yang diketahui Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Lurah dan Camat setempat
  9. Foto copy asuransi yang berkaitan dengan bangunan menara, mencakup bangunan dan masyarakat sekitar yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
  10. Surat Rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika mengenai titik lokasi menara dan penggunaan bersama menara untuk menara telekomunikasi
  11. Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan mengenai ketinggian menara
  12. Surat Rekomendasi/Izin Lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup mengenai dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)
  13. Rencana Teknis bangunan menara meliputi :
  14. Gambar rancang bangun menara yang ditandatangani oleh penanggung jawab (pemilik, perencana, pengawas/pelaksana) sebanyak tiga set yang terdiri dari :
  15. Gambar situasi (skala 1:1000 / 1 : 1.500)
  16. Gambar lay out / denah, tampak depan dan potongan (skala 1:100/1:200)
  17. Gambar konstruksi menara dan bangunan gedung skala (1:100) dan detail (skala 1:50/1:20/1:10) ditanda tangani oleh penanggung jawab (pemilik, petencana, pengawas/pelaksana) sebanyak 2 (dua) set
  18. Perhitungan konstruksi menara dan bangunan gedung sebanyak 2 (dua) set
  19. Hasil tes kekuatan gedung (hammer test) yang dikeluarkan oleh konsultan independen.
  20. Surat pernyataan pertanggungjawaban konstruksi menara dari penanggung jawab bangunan menara

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

20 (dua puluh) hari kerja

D. BIAYA

Ijin Mendirikan Bangunan Menara diatas Permukaan tanah ( Green Field)

A. DASAR HUKUM

Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara

B. PERSYARATAN

  1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku 2 lembar
  2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan sebanyak 2 lembar
  3. Surat Kuasa pengurusan IMB menara, apabila pemohon tidak dapat mengurus sendiri permohonan IMB Menara
  4. Foto copy akta pendirian badan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat berwenang apabila yang mengajukan permohonan adalah badan
  5. Foto copy tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah antara lain dapat berupa sertifikat hak atas tanah, akta jual beli, girik, petok dan/atau bukti kepemilikan lainnya atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
  6. Foto copy Pemetaan Lokasi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
  7. Surat persetujuan warga sekitar dalam radius sesuai ketinggian menara yang diketahui Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Lurah dan Camat setempat
  8. Foto copy asuransi yang berkaitan dengan bangunan menara, mencakup bangunan dan masyarakat sekitar yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
  9. Surat Rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika mengenai titik lokasi menara dan penggunaan bersama menara untuk menara telekomunikasi
  10. Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan mengenai ketinggian menara
  11. Surat Rekomendasi/Izin Lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup mengenai dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)
  12. Rencana Teknis bangunan menara meliputi :
  13. Gambar rancang bangun menara yang ditandatangani oleh penanggung jawab (pemilik, perencana, pengawas/pelaksana) sebanyak tiga set yang terdiri dari :
  14. Gambar situasi (skala 1:1000 / 1 : 1.500)
  15. Gambar lay out / denah, tampak depan dan potongan (skala 1:100/1:200)
  16. Gambar konstruksi menara dan bangunan gedung skala (1:100) dan detail (skala 1:50/1:20/1:10) ditanda tangani oleh penanggung jawab (pemilik, petencana, pengawas/pelaksana) sebanyak 2 (dua) set
  17. Perhitungan konstruksi , baja/besi, dan rencana pondasi, sebanyak 2 (dua) set.
  18. Hasil tes tanah (soil test) yang dikeluarkan oleh konsultan independen.
  19. Surat pernyataan pertanggungjawaban konstruksi menara dari penanggung jawab bangunan menara

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

20 (dua puluh) hari kerja

D. BIAYA

test



B. Non Perizinan

Surat Keterangan Pencari Kerja (Kartu Kuning)

A. DASAR HUKUM

UU RI nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Foto copy KTP 1 (satu) lembar         
  2. Foto copy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar        
  3. Foto copy sertipikat pelatihan yang dimiliki 1 (satu) lembar  
  4. Foto copy Surat Pengalaman Kerja, bagi yang punya 1 (satu) lembar        
  5. Pas foto ukuran 2X3 sebanyak 2 (dua) lembar         

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

1 hari kerja

D. BIAYA

Tidak ada retribusi

Surat Tanda Pendaftaran (STP) Orsos, Yayasan, LSK-UKS

A. DASAR HUKUM

Permensos nor 43 Tahun 1980 tentang

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Surat Permohonan Pendaftaran dari Orsos, Yayasan, LSM - USK yang menyebutkan : Nama Pemohon, Alamat dan Jabatan pada Organisasi, Nama Qrganisasi dan Alamat, Visi dan MISI          
  2. Foto Copy Akle Notaris / Akte Pendirian       
  3. Foto Copy Anggaran Dasar   
  4. Foto Copy Anggaran Rumah Tangga           
  5. Surat Keterangan Domisili dan Lurah Setempat       
  6. Foto Copy Surat Keterangan keberadaan lembaga dari Bakesbang danLinmas     
  7. Rekomendasi dan K 3 S Kota Surabaya       
  8. Program Kerja Jangka Pendek, Menengah dan Panjang
  9. Susunan Pengurus dan Foto Copy KTP masing-masing Pengurus
  10. Sejarah Pendirian Orsos, Yayasan, dan LSK- UKS
  11. Gambar Denah Bangunan Orsos, Yayasan, dan LSK - UKS
  12. Daftar Warga Binaan / Anak Asuh dan Foto berwarna Warga Binaan / Anak Asuh
  13. Foto berwana kondisi bangunan Orsos, Yayasan, LSK – USK

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

7 Hari kerja

D. BIAYA

Tidak ada retribusi

Rekomendasi Pengalihan Hak

A. DASAR HUKUM

  1. Perda nomor 1 Tahun 1997 tentang izin pemakaian tanah
  2. Peraturan Daerah No.13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  3. Keputusan Walikota Surabaya Kepala Daerah Tk.II Surabaya No.1 tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Asli dan Foto copy ijin pemakaian tanah       
  2. Asli dan fotocopy Tanda pembayaran retribusi ijin pemakaian tanah tahun terakhir           
  3. Asli dan Foto copy Hasil penelitian / SKRK   
  4. Asli dan foto copy ijin mendirikan bangunan  (IMB)
  5. Asli dan Fotocopy PBB/SPPT tahun terakhir
  6. Fotocopy KTP yang masih berlaku (penjual dan pembeli)
  7. Surat pernyataan setuju dijual dari ahli waris (apabila yang berhak atas ijin lebih dari satu dan fotocopy KTP yang masih berlaku
  8. Akte Notaris Kuasa Jual/Penetapan Pengadilan apabila anak dibawah umur         

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

15 hari kerja terhitung sesudah pembayaran/pelunasan retribusi IPT seperti yang tercantum dalam Perda No.13 Th.2010 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah

D. BIAYA

Tidak ada retribusi

Rekomendasi Bank

A. DASAR HUKUM

  1. Perda nomor 1 Tahun 1997 tentang izin pemakaian tanah
  2. Peraturan Daerah No.13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  3. Keputusan Walikota Surabaya Kepala Daerah Tk.II Surabaya No.1 tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Asli dan Foto copy ijin pemakaian tanah  
  2. Asli dan fotocopy Tanda pembayaran retribusi ijin pemakaian tanah tahun terakhir      
  3. Asli dan Foto copy SPPT dan STTS Tahun Terakhir      
  4. Fotocopy KTP yang masih berlaku
  5. Asli dan foto copy ijin mendirikan bangunan
  6. Asli dan Fotocopy Penelitian Dinas Tata Kota
  7. Surat pernyataan setuju dijaminkan Bank dari ahli waris dan fotocopy KTP yang maih berlaku                       
  8. Surat pernyataan SPPT PBB (apabila persil PBB tidak sama dengan persil ijin Pemakaian tanah)      

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

15 hari kerja terhitung sesudah pembayaran / pelunasan retribusi IPT yang tercantum dalam Perda No.13 Th.2010 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah

D. BIAYA

Tidak ada retribusi

Rekomendasi IMB

A. DASAR HUKUM

  1. Perda nomor 1 Tahun 1997 tentang izin pemakaian tanah
  2. Peraturan Daerah No.13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  3. Keputusan Walikota Surabaya Kepala Daerah Tk.II Surabaya No.1 tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian Izin Pemakaian Tanah

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Asli dan Foto copy ijin pemakaian tanah  
  2. Asli dan fotocopy Tanda pembayaran retribusi ijin pemakaian tanah tahun terakhir      
  3. Asli dan Foto copy SPPT dan STTS Tahun Terakhir      
  4. Asli dan Foto copy Hasil penelitian / SKRK          
  5. Asli dan foto copy ijin mendirikan bangunan        
  6. Foto copy KTP yang masih berlaku (Penjual + Pembeli)
  7. Surat pernyataan setuju dijaminkan Bank dari ahli waris dan foto copy KTP yang maih berlaku          
  8. Surat pernyataan setuju dijual Bank dari Ahli Waris (apabila yang berhak atas ijin lebih dari satu dan foto copy yang masih berlaku)         
  9. Akte notaris kuasa jual / penetapan pengadilan apabila anak dibawah umur      
  10. Surat pernyataan SPPT PBB (apabila persil PBB tidak sama dengan ijin Pemakaian tanah)    

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

15 hari kerja terhitung sesudah pembayaran / pelunasan retribusi IPT yang tercantum dalam Perda No. 13 Th. 2010 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah

D. BIAYA

Tidak ada retribusi

Rekomendasi Bantuan Organisasi Sosial

A. DASAR HUKUM

Keputusan Menteri Sosial Nomor 56 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan pengumpulan sumbangan oleh masyarakat.

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Surat Permohonan RBOS dan (Organisasi Sosial. Yayasan. LSK - UKS) yang memuat : Nama Pomohon, Alamat dan Jabatan pada Organisasi, Nama Organisasi dan alamat, Tujuan Permohonan Rekomendasi       
  2. Proposal rencana kegiatan yang dilampiri : Terdaftar pada Dinas Sosial, Foto Copy Akte Notaris / Akte Pendirian, Foto Copy Anggaran Dasar, Foto Copy Anggaran Rumah Tangga, Surat Keterangan Domisili dan Lurah Setempat, Program Kerja Jangka Pendek, Menengah     

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

7 hari kerja

D. BIAYA

Tidak ada retribusi

Rekomendasi Bantuan Tempat Ibadah

A. DASAR HUKUM

Keputusan Menteri Sosial Nomor 56 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan pengumpulan sumbangan oleh masyarakat.

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Surat Permohonan RBTI dari (Organisasi Sosial. Yayasan) yang memuat : Nama Pemohon, Alamat dan Jabatan pada Organisasi / Yayasan, Nama Organisasi / Yayasan dan alamat, Tujuan Permohonan Rekomendasi        
  2. Proposal rencana kegiatan yang dilampiri : Foto Copy Akte Notaris / Akte Pendirian ( bila memungkinkan), Susunan Pengurus / Kepanitiaan, Surat Keterangan Domisili dari Lurah Setempat, Gambar Denah Bangunan Tempat Ibadah Orsos Yayasan, Foto berwarna kondisi baru      

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

7 hari kerja

D. BIAYA

Tidak ada retribusi

Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (RUGB)

A. DASAR HUKUM

Undang – Undang nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian

A. PERSYARATAN

UMUM

  1. Surat Permohonan RUGB dan Badan / Perusahaan yang menyebutkan : Nama Pemohon dan Jabatan pada Perusahaan / Badan Organisasi, Nama Badan / Organisasi dan Alamat, Jenis yang dipromosikan, Bentuk Kegiatan Penyelenggaraan Undian Gratis, Mekanisme penyelenggara 
  2. Akte Pendirian / Akte Notaris        
  3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)     
  4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 
  5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

7 hari kerja

D. BIAYA

Tidak ada retribusi

Pemberitahuan Keberadaan Ormas, LSM dan Yayasan

A. DASAR HUKUM

  1. Undang – undang nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan
  2. Undang – undang nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat
  3. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 8 Tahun 1990 tentang Lembaga Swadaya Masyarakat

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Akte Pendirian - LSM / Yayasan  
  2. SK setingkat diatasnya Ormas     
  3. AD / ART   
  4. Program Kerja       
  5. Foto copy KTP Pengurus 
  6. Keterangan Domisili yang disahkan oleh Lurah setempat

KHUSUS

Tidak Ada

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

12 hari kerja

D. BIAYA

Tidak ada retribusi

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Orkemas

A. DASAR HUKUM

  1. UU No.8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
  2. UU No.28 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan
  3. Peraturan Pemerintahan No.18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan UU No.8 Tahun 1985
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah

B. PERSYARATAN

UMUM

  1. Surat Permohonan Pendaftaran
  2. Formulir Isian
  3. Akte Pendirian dan SK. Bagi organisasi berjenjang
  4. AD/ART Organisasi
  5. Tujuan dan Program Kerja
  6. Biodata Pengurus orkemas (ketua, sekretaris, dan bendahara)
  7. Pas foto pengurus orkemas berwarna, ukuran 4x6 terbaru
  8. Fotocopy KTP pengurus orkemas (ketua, sekretaris, dan bendahara)
  9. Surat keterangan domisili orkemas dari Lurah/Camat setempat
  10. NPWP atas nama orkemas
  11. Keabsahan Kantor atau Sekretariat, tampak depan yang memuat papan nama
  12. Surat Pernyataan kesediaan menertibkan kegiatan, pengurus, dan anggota organisasi
  13. Surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik yang ditanda tangani oleh ketua dan/atau sekretaris
  14. Surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan yang ditanda tangani oleh ketua dan/atau sekretaris
  15. Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbul, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain, yang ditanda tangani oleh ketua dan/atau sekretaris
  16. Surat pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan organisasi setiap akhir tahun yang ditanda tangani oleh ketua dan/atau sekretaris
  17. Surat pernyataan bertanggung jawab terhadap keabsahan keseluruh isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum, yang ditanda tangani oleh ketua dan/atau sekretaris
  18. Rekomendasi dari Kementrian Agama untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan
  19. Rekomendasi dari kementrian dan/atau SKPD yang membidangi urusan kebudayaan untuk orkemas yang memiliki kekhususan bidan Kepercayaan Kepada Tuhan YME
  20. Rekomendasi dari kementrian/lembaga dan/atau SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja untuk orkemas serikat buruh dan serikat pekerja
  21. Surat Pernyataan kesediaan atau persetujuan, untuk orkemas yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan tokoh masyarakat

C. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) selesai selama 5 (lima) hari kerja terhitung setelah survey dengan persyaratan lengkap dan benar

D. BIAYA

Tidak ada Retribusi